PANGANDARAN, serga.id — Forum Diskusi Masyarakat Pangandaran (Fokus Mapan) melakukan audiensi ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran pada Rabu, 30 Juli 2025, pukul 10.00 WIB. Dalam audiensi tersebut, Fokus Mapan menyampaikan aspirasi publik kepada DPC Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, terkait dugaan kuat praktik korupsi dalam pengelolaan tiket masuk wisata Pangandaran. Aspirasi tersebut disampaikan secara resmi melalui surat tertanggal 30 Juli 2025.
Pertemuan berlangsung di kantor DPD Partai Golkar Pangandaran dan disambut langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Pangandaran, Sekretaris DPD Golkar, Bendahara yang merangkap sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pangandaran, serta seorang anggota Komisi II dari Fraksi Golkar.
Koordinator Fokus Mapan, Tedi Yusnanda, dalam suratnya menilai bahwa persoalan pengelolaan tiket wisata Pangandaran telah berkembang dari isu pungutan liar (pungli) dan peredaran tiket palsu, menjadi indikasi tindak pidana korupsi yang lebih sistematis dan terstruktur. Berdasarkan hasil diskusi publik dan audiensi dengan Polres Pangandaran, Fokus Mapan menilai bahwa kasus ini mengarah pada bentuk kejahatan birokrasi yang diduga melibatkan jejaring kekuasaan dan kemungkinan keterlibatan pihak ketiga, seperti vendor penyedia sistem digital tiket elektronik.
Fokus Mapan mendorong Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Pangandaran untuk menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Langkah tersebut dianggap sejalan dengan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Sebagai partai politik yang menjadi bagian dari kekuatan legislatif, sudah semestinya DPC Partai Golkar menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat dengan mendorong transparansi dan keadilan,” tulis Tedi dalam surat tersebut.
Fokus Mapan menegaskan bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi sekaligus penjaga integritas institusi publik. Oleh karena itu, mereka berharap Partai Golkar dapat mengambil peran aktif dalam membongkar skandal ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Surat aspirasi ini menjadi bagian dari langkah strategis masyarakat sipil dalam mendorong pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi yang mencederai pengelolaan sektor pariwisata di Pangandaran.
Ketua DPD Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPRD Pangandaran, Muhammad Taufik menanggapi permintaan tersebut dengan serius. Ia menyampaikan bahwa Partai Golkar pada prinsipnya terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti temuan tersebut secara kelembagaan.
“Kami berterima kasih atas keberanian dan kepedulian FOKUS MAPAN. Ini adalah alarm bagi kita semua untuk lebih waspada terhadap kebocoran PAD. Kami akan bahas segera di tingkat fraksi dan DPRD untuk mendorong pembentukan pansus agar persoalan ini terang-benderang,” ujarnya.
Sekretaris DPD Partai Golkar Pangandaran juga memberikan pandangan bahwa transparansi dalam pengelolaan pariwisata adalah kunci keberlanjutan ekonomi daerah. Ia menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap sistem tiket masuk kawasan wisata.
“Kalau ini benar ada pemalsuan, artinya sistem tiket kita bermasalah. Perlu ada audit menyeluruh dan perbaikan sistem. Kami akan mendorong agar lembaga DPRD memberikan atensi penuh,” katanya.
Bendahara DPD Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Pangandaran, Ade Ruminah menegaskan bahwa pihaknya di fraksi akan segera melakukan koordinasi internal dan mempelajari kemungkinan pembentukan pansus sesuai mekanisme di DPRD.
“Kami di Fraksi Golkar berkomitmen untuk mengawal isu ini. Setelah ini kami akan koordinasi dengan pimpinan DPRD dan lintas fraksi untuk melihat urgensinya. Kalau memang terbukti merugikan daerah, pansus adalah jalan yang harus ditempuh,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Usep yang juga hadir dalam audiensi tersebut menambahkan bahwa Komisi II yang membidangi urusan ekonomi dan pariwisata akan melakukan pemanggilan kepada dinas terkait untuk meminta penjelasan awal.
“Ini bukan isu sepele. Komisi II punya kewenangan memanggil OPD terkait, dan kami akan gunakan fungsi pengawasan kami secara maksimal,” ujarnya.
FOKUS MAPAN menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini hingga tuntas dan meminta agar semua pihak tidak menutup-nutupi fakta. Mereka juga mendorong agar aparat penegak hukum turun tangan jika ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. (Hrs)
