Pangandaran, Serga.id – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyatakan penolakannya terhadap keberadaan keramba jaring apung (KJA) yang tiba-tiba muncul di wilayah perairan Pananjung. Dalam pernyataan tegasnya, Jeje menilai bahwa aktivitas tersebut tidak hanya mengganggu kawasan konservasi, tetapi juga mengancam ekosistem dan keberlanjutan ekonomi wisata Pangandaran.
“Saya menolak gaya-gayaan atau beda pendapat yang tidak sesuai dengan kondisi dan kajian lingkungan yang ada. Pananjung itu wilayah terlindung. Harusnya semua pihak paham zonasi yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Jeje dalam pernyataannya kepada media, Senin (14/7/2025).
Menurut Jeje, Pananjung merupakan salah satu kawasan strategis yang ditetapkan sebagai zona konservasi oleh pemerintah, yang mencakup zona inti dan zona konservasi terbatas. Di kawasan tersebut terdapat terumbu karang dan alur wisata air seperti watersport yang mendatangkan perputaran uang besar ke Pangandaran.
“Kalau wisatawan datang 4 juta orang setahun, masing-masing belanja seratus ribu saja, itu sudah ratusan miliar rupiah uang yang berputar. Ini yang harus kita jaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jeje menilai masuknya KJA secara sepihak di wilayah konservasi tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat dan peringatan pemerintah daerah sebagai tindakan yang sangat naif. Ia juga mempertanyakan proses perizinan yang melibatkan pemerintah provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Apakah Jeje Wiradinata akan diam? Tidak! Saya akan berjuang. Saya akan kumpulkan dasar hukum yang berkaitan dengan kawasan konservasi dan menggugat jika perlu,” tegas Jeje.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing emosi. “Saya sudah bilang ke masyarakat, jangan bergerak sendiri atau rusuh. Serahkan kepada saya dan Bu Susi Pudjiastuti. Kita akan tempuh jalur hukum.”
Jeje berencana dalam waktu dekat menemui Gubernur Jawa Barat serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyuarakan keberatan ini secara resmi. Ia juga tengah mengkaji dokumen-dokumen legal yang berkaitan dengan penetapan zona konservasi di kawasan Pananjung.
“Saya akan sampaikan hasil kajian kepada masyarakat Pangandaran dan Jawa Barat dalam dua hari ke depan. Ini bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga harga diri dan masa depan daerah kita,” tutupnya.
Jeje turut mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk bersikap proaktif dan memberikan tanggapan yang jelas kepada publik. Ia berharap masalah ini menjadi momentum untuk kembali menegaskan pentingnya kearifan lokal dan perlindungan wilayah pesisir sebagai pilar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran. (Aris)
