Pangandaran, serga.id — Aksi demonstrasi sejumlah elemen masyarakat terkait 100 hari kerja Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, mendapat tanggapan dari kalangan muda. Tokoh muda daerah, Rohimat Resdiana—akrab disapa Imat—menilai aksi tersebut sarat muatan politis dan tidak berdasar secara hukum maupun akademik.
“Tidak ada satu pun aturan perundang-undangan yang mengharuskan evaluasi dalam 100 hari. Ini narasi politis yang terus diulang tanpa dasar logis,” ujar Imat saat ditemui usai menghadiri diskusi publik di Pangandaran, Selasa (03/06/2025).
Menurut Imat, meski baru menjabat kurang dari empat bulan, Bupati Citra telah menunjukkan kinerja konkret, terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penataan sektor pariwisata.
“Bu Citra berhasil mendorong pendapatan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran, serta melakukan penataan wisata. Parkir liar sudah mulai diatur, odong-odong ditempatkan di lokasi khusus. Ini langkah nyata yang sering kali tidak terlihat karena tidak bombastis,” jelasnya.
Imat juga menyoroti respons cepat pemerintah daerah terhadap bencana banjir yang melanda delapan desa beberapa waktu lalu. Bantuan langsung disalurkan, termasuk beras untuk para petani yang terdampak.
“Ini bukan kerja simbolik, tapi menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Bupati tidak sibuk pencitraan, tapi turun menyelesaikan problem yang selama ini terabaikan,” katanya.
Selain itu, Imat menilai Bupati Citra memiliki keunggulan dalam membangun komunikasi politik dengan pemerintah provinsi hingga pusat guna memperkuat anggaran daerah.
“Bu Citra aktif membuka ruang fiskal melalui komunikasi lintas sektor. Hal ini penting agar Pangandaran punya daya dukung anggaran yang kuat untuk program prioritas,” ujarnya.
Dua program strategis yang mulai digulirkan, yakni Pendidikan Berkarakter Melesat dan Layanan Kesehatan Melesat, dinilai sebagai landasan penting bagi pembangunan jangka panjang daerah.
Menanggapi aksi demonstrasi yang menyoroti 100 hari kerja Bupati, Imat mengingatkan masyarakat untuk tetap rasional dan tidak terjebak gerakan politik jangka pendek.
“Jangan sampai gerakan mahasiswa yang murni diboncengi oleh elit politik yang punya agenda tertentu. Kita harus bentengi Pangandaran dari manuver destruktif yang bisa mengganggu pembangunan,” tegasnya.
Imat bahkan mengutip pernyataan Presiden Prabowo dalam HUT ke-17 Partai Gerindra terkait tradisi evaluasi 100 hari kerja.
“Presiden sendiri bilang: ‘Dari mana tradisi 100 hari kerja? SD saja enggak dikasih rapor dalam 100 hari.’ Kalau tidak ada survei kepuasan masyarakat atau kajian akademik, itu cuma opini, bukan evaluasi,” kata Imat menirukan gaya Presiden.
Meski demikian, Imat tetap mengapresiasi kritik sebagai bagian dari demokrasi. “Kritik adalah vitamin. Tapi mari tetap rasional. Rapor merah itu sah-sah saja, asal tidak diselimuti semangat destruktif. Pangandaran sedang bangkit, jangan diganggu,” pungkasnya. (Hrs)
